Dugaan Gratifikasi di Dinas PUTR Provinsi Jawa Barat ‎

Jawabarat : Kabar yang mengemuka di lingkungan masyarakat dan kalangan jurnalis, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUTR) provinsi Jawa Barat khususnya    pelayanan UPTD Balai 3 

kini tersandung dugaan praktik gratifikasi.

 Kabarnya, sejumlah oknum di lingkungan dinas tersebut diduga menyalurkan sejumlah dana kepada beberapa  wartawan dengan tujuan menutupi indikasi penyimpangan yang terjadi, khususnya di bidang Bina Marga.

‎ 

‎Informasi yang dihimpun menyebutkan bahwa pola ini telah berlangsung dalam kurun waktu yang cukup lama. Dana yang disalurkan tersebut diduga berfungsi sebagai "biaya keheningan" agar sejumlah media tertentu tidak memberitakan pekerjaan rekontruksi :Wilayah Karawang & Purwakarta

• Jalan Tanjungpura – Batujaya (Ruas terpanjang mencapai 35,86 km)

• Jalan Kalijati – Sukamandi – Batas Purwakarta/Subang

• Jalan Wanayasa – Purwakarta / Batas Subang

• Jalan Badami (Area Jembatan Interchange Badami)

 ketidak beresan yang terjadi pada pelaksanaan proyek-proyek jalan dan jembatan di UPTD balai 3

‎

‎Khusus di lingkungan Bidang Bina Marga, muncul berbagai catatan yang memerlukan penjelasan terbuka dari pihak berwenang. Masyarakat mulai mempertanyakan kualitas pembangunan jalan yang dinilai belum sesuai dengan spesifikasi standar, perbaikan yang berulang-ulang dalam waktu singkat, hingga proses pengadaan yang dinilai kurang transparan. 

‎ 

‎Alih-alih memperbaiki dan menjelaskan kepada publik, langkah yang diduga diambil justru mengarah pada penutupan akses informasi. Sejumlah wartawan yang mencoba menelusuri lebih dalam justru dihadang, sementara sebagian lainnya diiming-imingi imbalan agar tidak menulis hal-hal yang dinilai merugikan citra dinas.

‎ 

‎ 

‎Perlu diketahui bahwa segala bentuk pemberian, penerimaan, atau penawaran imbalan dalam kaitannya dengan jabatannya merupakan tindak pidana gratifikasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Gratifikasi tidak harus berupa uang tunai; apa pun bentuknya, tujuannya untuk memengaruhi keterbukaan informasi dan penutupan dugaan penyimpangan tetap merupakan pelanggaran berat yang dapat dikenakan sanksi pidana.

‎ 

‎UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 12 huruf a menyatakan:

‎ 

‎Setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya yang bersangkutan melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya, diancam dengan pidana penjara...

‎ 

‎ 

‎Masyarakat jawa Barat berharap KPK, Inspektorat Daerah, serta gubernur Jawa barat Dedi muliadi

 segera menindaklanjuti laporan ini. 

Kejelasan aliran dana yang diduga digunakan untuk gratifikasi, daftar penerima, serta penjelasan menyeluruh terkait pelaksanaan proyek di Bidang Bina Marga sangat dinantikan.

‎ 

‎Wartawan juga diingatkan akan kode etik jurnalistik: kebebasan pers tidak dapat diperjualbelikan. Menutup informasi demi keuntungan pribadi sama saja dengan mengkhianati masyarakat yang berhak mengetahui apa yang terjadi di lingkungannya.

‎ 

‎"Kebenaran mungkin tertunda, tetapi tidak akan pernah hilang. Menutup luka dengan uang tidak akan menyembuhkan penyakitnya."

Alfred

(tim)

‎ 

‎

‎