KABUPATEN BANDUNG – Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) di SMP Negeri 3 Katapang, Kabupaten Bandung, kembali menjadi sorotan setelah pihak sekolah memberikan jawaban resmi atas permintaan konfirmasi media terkait realisasi anggaran Tahun 2024–2025.
Dalam surat jawaban bernomor 400.3.5.15/205/SMPN3KTP/VIII/2026 tertanggal 12 Agustus 2026, Kepala SMP Negeri 3 Katapang menyatakan menghormati fungsi pers sebagai kontrol sosial serta menyampaikan sejumlah klarifikasi mengenai pengelolaan dana BOSP.
Namun, setelah jawaban tersebut dicermati, masih terdapat sejumlah bagian yang belum menjawab secara rinci pertanyaan berbasis angka dan dokumen yang sebelumnya diajukan.
Media sebelumnya mengirimkan surat Nomor 075/Lipt_Jabar/Restorasitoday/VIII/2026 tertanggal 10 Agustus 2026, yang meminta klarifikasi mengenai antara lain pembayaran honor, pemeliharaan sarana-prasarana, pembelian buku, multimedia, administrasi sekolah, asesmen, pengembangan profesi guru, serta dokumen pertanggungjawaban.
Salah satu bagian yang mendapat perhatian adalah pembayaran honor guru dan tenaga kependidikan non-ASN. Pihak sekolah menjelaskan bahwa pada 2024 terdapat 18 orang pegawai honorer yang menerima pembayaran honor, sedangkan pada 2025 jumlahnya turun menjadi 13 orang.
Sekolah menyebut pengurangan tersebut terjadi karena sebagian guru telah diangkat menjadi ASN dan sebagian lainnya memperoleh tunjangan profesi.Berdasarkan data yang diklarifikasi sebelumnya, total anggaran honor mencapai sekitar Rp216,9 juta pada 2024 dan Rp203,862 juta pada 2025.
Dengan jumlah penerima yang disebutkan sekolah, secara aritmetika sederhana rata-rata anggaran per penerima berada sekitar Rp12,05 juta per orang pada 2024, sedangkan pada 2025 sekitar Rp15,68 juta per orang. Artinya, meskipun jumlah penerima turun dari 18 menjadi 13 orang, rata-rata alokasi anggaran per penerima justru meningkat sekitar 30 persen.
Angka tersebut tentu tidak dapat langsung dimaknai sebagai penyimpangan karena besaran honor dapat dipengaruhi jam mengajar, masa pembayaran, tugas tambahan dan faktor lain. Namun, perbedaan tersebut membutuhkan penjelasan lebih terukur mengenai jumlah bulan pembayaran, dasar perhitungan honor, kelompok penerima dan total pembayaran setiap kelompok, tanpa harus membuka data pribadi yang dilindungi.
Sorotan berikutnya menyangkut anggaran pemeliharaan sarana dan prasarana pada 2025 tahap II yang mencapai Rp162.972.900.
Nilai tersebut meningkat sangat signifikan dibandingkan realisasi sebelumnya yang tercatat sekitar Rp6,324 juta pada 2024 dan Rp20,6 juta pada 2025 tahap I.
Sekolah menjelaskan bahwa peningkatan tersebut berkaitan dengan kebutuhan perbaikan kondisi ruang kelas dan sanitasi, antara lain pengecatan ruang kelas, pagar bambu, saluran air serta pemasangan teralis untuk pengamanan aset laboratorium.
Namun, sekolah juga menyatakan bahwa angka tersebut merupakan angka kumulatif dari pembelian peralatan dan perlengkapan sekolah di luar kegiatan pemeliharaan yang disebut terakumulasi dalam sistem pelaporan.
Pernyataan tersebut justru menimbulkan kebutuhan verifikasi lebih lanjut. Sebab, hingga jawaban diberikan, belum disampaikan rekonsiliasi rinci mengenai bagaimana angka Rp162.972.900 tersebut terbentuk. Masyarakat tentu berhak mengetahui apakah angka tersebut terdiri dari pekerjaan fisik tertentu, pembelian barang, perlengkapan, jasa pemeliharaan, atau gabungan beberapa transaksi.
Tanpa rincian volume, nilai setiap transaksi, jenis belanja dan dokumen pendukung, angka kumulatif tersebut belum dapat diverifikasi secara independen.
Pada 2025 tahap II, alokasi pengembangan perpustakaan tercatat mencapai Rp70.295.700.
Sekolah menjelaskan peningkatan tersebut berkaitan dengan kewajiban penganggaran buku dan upaya memenuhi kebutuhan buku peserta didik.
Menariknya, dalam jawabannya sekolah juga menyatakan bahwa rasio buku yang ditargetkan belum terpenuhi, meskipun sekolah mengklaim terus berupaya menyediakan buku pelajaran, buku pegangan guru dan buku literasi.
Pernyataan ini membuka ruang verifikasi sederhana.
Berapa jumlah peserta didik SMPN 3 Katapang? Berapa judul dan berapa eksemplar buku yang dibeli?
Berapa harga satuan masing - masing buku? Siapa penyedianya?
Dan apakah seluruh buku tersebut benar-benar telah masuk dalam inventaris sekolah serta tersedia untuk digunakan peserta didik?
Sekolah menyatakan barang hasil pengadaan telah tercatat dalam buku inventaris aset sekolah dan aset pemerintah daerah. Namun rincian daftar inventaris tersebut belum disertakan dalam jawaban yang diterima media.
Belanja multimedia pembelajaran pada 2025 tahap II tercatat sebesar Rp35.095.000. Pihak sekolah menjelaskan anggaran tersebut digunakan untuk menunjang administrasi, antara lain pembelian laptop untuk operator Dapodik dan wakil kepala sekolah, printer untuk administrasi, serta perluasan jaringan internet di sejumlah ruangan. Klarifikasi tersebut memberikan gambaran lebih konkret mengenai penggunaan anggaran.
Namun untuk kepentingan verifikasi, masih diperlukan informasi mengenai jumlah unit, spesifikasi, merek/tipe, harga satuan, tanggal pembelian, penyedia dan nomor inventaris.
Sebab, nilai total Rp35,095 juta akan lebih mudah diuji apabila setiap komponen pembelian dapat direkonsiliasi dengan dokumen transaksi dan inventaris sekolah.
Persoalan serupa terlihat pada pos administrasi sekolah.
Sebelumnya ditemukan nilai anggaran pada beberapa tahap yang mencapai Rp44.294.000, Rp93.847.700, Rp22.230.000 dan Rp57.401.300. Sekolah menjelaskan bahwa anggaran tersebut digunakan untuk kebutuhan administrasi, ATK, pengembangan kurikulum, kegiatan kesiswaan, penilaian, penerimaan murid baru, MPLS dan kegiatan lainnya.
Namun jawaban tersebut belum memecah masing-masing nilai ke dalam transaksi atau kegiatan secara rinci. Hal yang sama terjadi pada anggaran asesmen/evaluasi pembelajaran dan pengembangan profesi guru yang mengalami fluktuasi cukup besar antar periode.
Sekolah menyebut perubahan anggaran disebabkan penyesuaian kalender akademik, volume kegiatan, efisiensi dan kebutuhan sekolah serta perubahan regulasi.
Penjelasan tersebut secara prinsip memberikan alasan umum, tetapi belum menjawab berapa nilai setiap kegiatan, kegiatan apa yang dilaksanakan, berapa pesertanya dan apa bukti realisasinya.
Dalam hal permintaan dokumen, sekolah menyatakan perlu melakukan penelaahan berdasarkan UU Keterbukaan Informasi Publik dan perlindungan data pribadi.
Sekolah juga menyebut BKU, buku pembantu bank/pajak, SPJ, kuitansi dan dokumen RAB sebagai dokumen otentik pemeriksaan internal. Pada saat yang sama, sekolah menyatakan menghormati kemerdekaan pers dan bersedia memberikan informasi yang dapat diakses sesuai peraturan. Sikap tersebut patut dicatat sebagai bagian dari hak jawab dan klarifikasi pihak sekolah. Namun persoalannya bukan semata-mata apakah seluruh dokumen harus diberikan secara utuh.
Yang menjadi substansi adalah apakah informasi publik yang terdapat di dalam dokumen tersebut dapat diverifikasi dengan tetap menyamarkan data pribadi yang memang dikecualikan. Dengan demikian, ruang dialog antara sekolah, media dan PPID masih terbuka.
Bagian lain yang cukup penting dalam jawaban sekolah adalah mengenai pemeriksaan Inspektorat.
Sekolah menyebut telah menjalani pemeriksaan dan menyampaikan:
LHP Nomor 700/435/Irban I tanggal 9 Juli 2025.
Sekolah juga menyatakan bahwa seluruh hal terkait pelaporan anggaran BOSP telah ditindaklanjuti pada 30 Juni 2025, disertai kelengkapan bukti pertanggungjawaban yang dinyatakan lengkap dan sah.
Di sinilah diperlukan klarifikasi lebih lanjut. Sebab secara kronologis terdapat tanggal yang perlu diperjelas: tindak lanjut disebut selesai pada 30 Juni 2025, sedangkan LHP disebut bertanggal 9 Juli 2025.
Apakah tindak lanjut 30 Juni 2025 merupakan tindak lanjut atas pemeriksaan atau dokumen pemeriksaan sebelumnya? Apakah LHP 9 Juli 2025 merupakan laporan final setelah proses pemeriksaan?
Apakah dalam LHP terdapat temuan atau rekomendasi tertentu?
Dan apakah LHP tersebut mencakup seluruh pengelolaan BOSP 2024–2025 atau hanya periode tertentu?
Pertanyaan tersebut penting karena pernyataan “telah ditindaklanjuti” tidak otomatis berarti “tidak terdapat temuan”.
Karena itu, substansi LHP perlu dibaca dan diverifikasi agar publik tidak menerima kesimpulan yang lebih jauh daripada isi dokumen sebenarnya. Untuk verifikasi lapangan, SMPN 3 Katapang menyatakan pada prinsipnya terbuka terhadap kunjungan media sepanjang dilakukan melalui koordinasi yang baik, tidak mengganggu proses pembelajaran dan tetap memperhatikan keamanan serta privasi warga sekolah.
Sekolah menyarankan media berkoordinasi atau mengajukan permohonan resmi melalui PPID Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung. Sikap tersebut menjadi peluang untuk melakukan verifikasi faktual terhadap sejumlah item yang disebut dalam surat jawaban sekolah.
Mulai dari kondisi ruang kelas, sanitasi, saluran air, pagar, teralis laboratorium, buku perpustakaan, laptop, printer hingga perangkat jaringan yang disebut dibeli menggunakan dana BOSP. Pengelolaan dana pendidikan merupakan persoalan kepentingan publik. Karena itu, transparansi tidak cukup berhenti pada pernyataan bahwa seluruh belanja telah dimasukkan ke ARKAS, dilakukan melalui SIPLah atau telah dilaporkan kepada dinas.
Yang tidak kalah penting adalah memastikan bahwa angka dalam laporan dapat ditelusuri ke kegiatan, barang atau pekerjaan yang benar-benar ada secara fisik.
Dalam konteks ini, SMPN 3 Katapang telah memberikan hak jawab dan klarifikasi resmi. Media juga mencatat bahwa sekolah secara terbuka menyatakan menghormati fungsi pers serta membuka ruang untuk memberikan informasi yang dapat disampaikan sesuai ketentuan.
Namun sejumlah pertanyaan berbasis angka dan dokumen masih membutuhkan verifikasi lebih lanjut. Media tidak menyimpulkan telah terjadi penyimpangan hanya berdasarkan adanya perbedaan atau kenaikan anggaran. Sebaliknya, pertanyaan yang diajukan adalah bagian dari proses check and recheck agar setiap rupiah anggaran pendidikan yang bersumber dari keuangan publik dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka, terukur dan dapat diverifikasi.
Publik pada akhirnya tidak hanya membutuhkan jawaban bahwa anggaran telah digunakan sesuai aturan. Publik juga membutuhkan bukti yang dapat menunjukkan: uangnya digunakan untuk apa, berapa nilainya, barang atau pekerjaannya ada di mana, dan apakah hasilnya benar-benar dirasakan peserta didik.
Media akan memberikan ruang bagi pihak sekolah, Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, Inspektorat Kabupaten Bandung maupun pihak terkait lainnya untuk memberikan penjelasan tambahan apabila terdapat data atau fakta yang perlu diluruskan.
" Penulis : Alfred "
Post A Comment:
0 comments: